BATAM – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, Aludin Andi, S.E., M.M., menyampaikan permohonan dukungan penguatan anggaran penanggulangan bencana dalam Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5 Graha Kepri, Batam, Selasa (10/11/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Bhaktiar, dan dihadiri seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Kepri.
Dalam kesempatan tersebut, Kalaksa BPBD Kepri menyampaikan bahwa dukungan anggaran yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik geografis yang tersebar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama terkait mobilisasi personel, distribusi bantuan, ketersediaan logistik, serta peralatan penanganan darurat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan penganggaran yang berkelanjutan agar BPBD dapat melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana secara optimal.
Usulkan Penguatan Buffer Stock, Logistik dan Peralatan
Salah satu kebutuhan prioritas yang disampaikan Kalaksa BPBD Kepri adalah penguatan anggaran untuk penyediaan buffer stock atau persediaan logistik penanggulangan bencana.
Ketersediaan buffer stock menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi ketika terjadi bencana tanpa harus menunggu proses pengadaan atau distribusi bantuan dalam situasi darurat.
Selain itu, BPBD Kepri juga mengusulkan dukungan anggaran untuk penyediaan berbagai kebutuhan logistik lainnya, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana, termasuk peralatan evakuasi, penyelamatan, komunikasi, dan perlengkapan pendukung operasional Tim Reaksi Cepat (TRC).
Penguatan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas penanganan bencana, khususnya pada wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
Perkuat Dokumen Perencanaan dan Kajian Risiko Bencana
Selain kebutuhan operasional, Kalaksa BPBD Kepri juga menyampaikan pentingnya dukungan anggaran untuk penyusunan dan pemutakhiran berbagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain:
1. Kajian Risiko Bencana (KRB), sebagai dasar identifikasi ancaman, kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Rencana Kontingensi (Renkon), sebagai pedoman kesiapan dan pembagian peran para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kejadian bencana tertentu.
3. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), sebagai arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu.
4. Dokumen pendukung lainnya, untuk memperkuat perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana.
Menurut Kalaksa, dokumen-dokumen tersebut merupakan instrumen penting dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
Dengan perencanaan yang berbasis data dan kajian risiko, program penanggulangan bencana diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Dukungan DPRD untuk Membangun Kepri Tangguh Bencana
Dalam pembahasan tersebut, Kalaksa BPBD Kepri berharap Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Dukungan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, maupun kejadian kedaruratan lainnya.
Penguatan anggaran penanggulangan bencana bukan semata-mata untuk membiayai kegiatan kedaruratan, tetapi merupakan investasi pemerintah daerah dalam melindungi keselamatan masyarakat, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
Melalui pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 ini, BPBD Kepri berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, responsif, dan berkelanjutan.
BPBD Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kesiapsiagaan daerah, karena penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
