TANJUNGPINANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Aludin Andi, S.E., M.M., didampingi oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Venu Rendra Krisna, S.T., M.Eng.; Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Dian Martaries Putra, S.T., M.H.; Analis Kebijakan Ahli Muda, Dewi Sartika Effendhy, S.Sos., M.A.P.; Analis Kebencanaan Ahli Muda, Bayu Taufan, S.E., M.Si.; serta Analis Kebencanaan Ahli Muda, Dr. Abdul Basir, S.Ag., M.Pd.
Turut hadir perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau memaparkan gambaran umum serta substansi Ranpergub sebagai landasan hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Kepulauan Riau.
Disampaikan bahwa penyusunan Ranpergub ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini diperlukan untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai mekanisme pemulihan wilayah dan masyarakat setelah terjadinya bencana.
Melalui Ranpergub ini, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun lembaga nonpemerintah.
Dalam pemaparannya, Kalaksa BPBD menjelaskan bahwa terdapat lima ruang lingkup utama yang diatur dalam Ranpergub tersebut, yaitu Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pengalokasian sumber daya dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa rehabilitasi pascabencana diarahkan pada upaya pemulihan kondisi masyarakat dan fungsi pelayanan publik di wilayah terdampak. Kegiatannya meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, hingga pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, rekonstruksi pascabencana difokuskan pada pembangunan kembali wilayah terdampak agar menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap ancaman bencana. Hal tersebut mencakup pembangunan kembali perumahan dan permukiman, perkuatan infrastruktur, pembangunan sarana sosial, pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta penerapan konstruksi dan teknologi bangunan yang lebih aman terhadap risiko bencana.
Dari aspek mekanisme penyelenggaraan, Ranpergub ini mengatur tahapan mulai dari pelaksanaan Jitupasna, penyusunan dokumen R3P, penentuan skala prioritas, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
BPBD Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis sebagai koordinator dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Peran tersebut meliputi koordinasi pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan R3P, koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, verifikasi dan validasi proposal kegiatan, serta koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Gubernur.
Dalam hal pendanaan, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat ini juga menjadi forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk membahas substansi pengaturan, kesesuaian aspek hukum, pembagian kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar Ranpergub yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.
Melalui pembahasan ini, BPBD Provinsi Kepulauan Riau berharap Ranpergub tersebut dapat menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam penanganan pascabencana, sekaligus memberikan kepastian mekanisme dalam proses pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak.