TANJUNGPINANG, 22 OKTOBER 2026 — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Antisipasi Puncak Musim Hujan dan Perubahan Iklim se-Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di Ruang Rapat BPBD Kepri, Kamis (22/10/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Aludin Andi, S.E., M.M., dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta staf terkait di lingkungan BPBD Kepri.
Rakor lintas sektor tersebut mengusung tema “Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mewujudkan Respons Cepat terhadap Ancaman Bencana di Provinsi Kepulauan Riau.”
Perkuat Koordinasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Dalam arahannya, Kalaksa BPBD Kepri menyampaikan bahwa rapat koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun melalui sistem peringatan dini yang efektif, kesiapan sumber daya manusia dan peralatan, ketersediaan logistik, serta mekanisme koordinasi yang jelas antarlembaga.
Kalaksa juga menekankan pentingnya pertukaran informasi yang cepat dan akurat agar setiap potensi ancaman bencana dapat diantisipasi sedini mungkin dan ditindaklanjuti melalui langkah penanganan yang tepat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi dan pihak terkait memiliki pemahaman serta komitmen yang sama dalam memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi bencana di wilayah Kepulauan Riau.
Rakor Dijadwalkan 3 November 2026
Rapat koordinasi lintas sektor tersebut direncanakan berlangsung pada:
* Hari/Tanggal: Selasa, 3 November 2026
* Waktu: Pukul 08.30 WIB sampai selesai
* Tempat: Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau
* Metode: Hybrid (luring dan daring)
* Target peserta: 100 orang secara luring dan 50 orang secara daring.
Kegiatan ini direncanakan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
Adapun peserta yang diundang meliputi unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan BUMN, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi, dan media.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penyampaian informasi peringatan dini, pemetaan potensi ancaman, kesiapan sumber daya, dan pelaksanaan respons cepat ketika terjadi bencana.
Sepakati Susunan Kepanitiaan
Dalam rapat persiapan tersebut, peserta juga membahas dan menyepakati susunan kepanitiaan guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
Pembahasan meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, kesiapan administrasi, koordinasi dengan narasumber dan peserta, dukungan sarana dan prasarana, serta kesiapan teknis pelaksanaan rapat secara luring dan daring.
Rapat dihadiri oleh:
- Benito Masnura, S.S. — Kepala Sekretariat.
- Venu Rendra Krisna, S.T., M.Eng. — Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Muhammad Yazid, S.T., M.T. — Kepala Bidang Kedaruratan, PUSDALOPS PB dan Logistik Peralatan.
- Dian Martaries Putra, S.T., M.H. — Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Delfia Herlina, S.Pd., M.A.P. — Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
- Dewi Sartika Effendhy, S.Sos., M.A.P. — Analis Kebijakan Ahli Muda.
- Bayu Taufan, S.E., M.Si. — Analis Kebencanaan Ahli Muda.Hardin Nafii, S.Gz. — Analis Kebencanaan Ahli Muda.
- Dr. Abdul Basir, S.Ag., M.Pd. — Analis Kebencanaan Ahli Muda.
- S. Berryza Amanda, S.T., M.A.P. — Perencana Ahli Muda.
Melalui persiapan yang matang, BPBD Provinsi Kepulauan Riau berharap Rakor Lintas Sektor ini dapat menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Sinergi yang kuat, sistem peringatan dini yang efektif, serta respons yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau.
